Upah Minimum Regional - Gaji UMP Tangerang Tahun 2021/2022

Upah Minimum Regional - Gaji UMP Tangerang Tahun 2021/2022

1. Gaji UMP

Diskusi perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Regional - Gaji UMP Tangerang Tahun 2021/2022 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menetapkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jikalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena elemen yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tetapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Referensi hal yang demikian diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda kenal, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi perbincangan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau tidak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa digiatkan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punya besaran khusus buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada beragam jenis unsur dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentulah Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada pengertian dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimal yang dipakai oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan supaya para karyawan memperoleh upah sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan artian itu dapat diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pemastian besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota setelah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan supaya pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai layak dengan tingkat keperluan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, segala bentuk tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran bagus secara langsung maupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tidak dipakai lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa tata tertib itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan hal yang demikian menurut keperluan hidup layak.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar upah terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan tata tertib ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk terhadap tata tertib.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tidak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan kekerabatan industrial. 
Ketentuan tata tertib hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,