Upah Minimum Provinsi atau UMP Daftar UMP Fakfak Tahun 2021
Upah Minimum Provinsi atau UMP Daftar UMP Fakfak Tahun 2021
Berbicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Daftar UMP Fakfak Tahun 2021 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Rentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki jangka waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan mempertimbangkan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup cocok, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jikalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena unsur yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Namun semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda kenal, adalah seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Satu diantara yang terus disuarakan oleh para buruh, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai ragam aspek serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi tentang upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi buruh atau aktor bidang usaha, tentu Anda mesti mendalaminya. Berikut ada pemahaman dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.
Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Menurut penjelasan itu dapat diambil keputusan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.
Setelah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan tersebut.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan bayaran kepada para pegawai cocok dengan tingkat keperluan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga dapat mendapatkan bayaran yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh format tunjangan tak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Wujudnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara langsung ataupun tak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Meliputi juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang telah tak dipakai lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa undang-undang itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala bayaran cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan biasanya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup cocok.
Sanksi, jika terdapat perusahaan yang tak mampu membayar bayaran kepada pekerja dituntaskan UMR atau UMK dapat menjalankan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan undang-undang ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada undang-undang.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tak dibayarkan cocok ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial.
Ketentuan undang-undang tersebut dalam upaya ini nantinya akan via sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan diplomasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Wujudnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga berita ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment